AD/ART RAPI HASIL MUNASLUB / RAKERNAS KE 6 TAHUN 2011 (YOGYAKARTA)

ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA MUNASLUB  /  RAKERNAS-VI YOGYAKARTA-2011

ANGGARAN DASAR
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PEMBUKAAN
Bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa  RAPI  sebagai  penyelenggara  Komunikasi  Radio  Antar  Penduduk  mempunyai  arti    yang strategis dalam implementasi kebijakan Pemerintahan, untuk itu perlu mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.

RAPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Komunikasi Radio Antar Penduduk dan siap untuk ikut serta membantu Pemerintah dan masyarakat dalam informasi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

RAPI merupakan Organisasi yang menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas bagi seluruh WNI, untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupaya menanamkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberi tempat dan hak   kepada Komunikasi Radio Antar Penduduk , maka dibentuklah Organisasi yang bernama "RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA"  dengan VISI "Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang Berkualitas Sebagai Aset Nasional". Dalam rangka melindungi   Organisasi dan Pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

BAB  I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD & TUJUAN SIFAT, PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 1
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI

1.     Organisasi ini bernama : "Radio Antar Penduduk Indonesia", berkedudukan dan berkantor pusat di
        Ibukota Negara, dan mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.
2.     Organisasi  "Radio  Antar  Penduduk  Indonesia"  mempunyai  VISI  sebagai  berikut  :  "MENJADI                                                                
        RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YANG BERKUALITAS SEBAGAI ASET
        NASIONAL”
3.     Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" mempunyai MISI sebagaimana tertera dalam Anggaran
       Rumah Tangga.

Pasal 2
PEMBENTUKAN

Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" ini dibentuk dan dideklarasikan, pada tanggal 10 Nopember
1980 di Jakarta, dan telah tercantum dalam Lembar Berita Negara RI-Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan
Berita Negara Nomor 62, sebagai salah satu Organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 3
A Z A S

Organisasi " Radio Antar Penduduk Indonesia " berazaskan Pancasila

Pasal 4
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" ini adalah menjadi wahana dalam pengabdian kepada masyarakat dan turut berperan aktif membantu   Pemerintahan dalam bentuk bantuan Komunikasi radio Antar Penduduk.
Dalam  menjalankan  Organisasi  "Radio  Antar  Penduduk  Indonesia"  akan  melaksanakan  kegiatan sebagai berikut :
1.   Menunjang  program  Pemerintah  dalam  pembangunan  Nasional,  membantu  memelihara  keamanan
      Negara, ketertiban Masyarakat serta berperan membina penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antar
      Penduduk.
2.   Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan menyelenggarakan bantuan Komunikasi
      Radio dalam hal penanggulangan bencana alam, Marabahaya, Wabah penyakit serta bantuan komunikasi
      lainnya.
3.   Membantu Pemerintah, Organisasi dan masyarakat yang membutuhkan Bantuan Komunikasi Radio pada
      kegiatan sosial serta bantuan teknis komunikasi.
4.   Membina ketaatan anggota terhadap Peraturan perundang undangan dan Peraturan Organisasi
5.   Membina anggota dalam hal berkomunikasi radio dengan baik, benar dan bertanggung jawab.
6.   Meningkatkan keterampilan anggota dalam memberikan Bantuan Komunikasi Radio dan pengabdian
      kepada masyarakat luas.
7.   Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  anggota  terutama  dalam  hal  kepemimpinan  dan  manajemen
      Organisasi serta Operasi Penanggulangan Bencana.
8.   Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan berkomunikasi anggota.

Pasal 5
S I F A T

Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" adalah Organisasi yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Sebagai satu-satunya wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan atas kesamaan kegemaran untuk berkomunikasi Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu partai politik.

BAB II
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 6
KEKAYAAN DAN ASSET ORGANISASI

1.    Semua kekayaan dan Aset Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” dari berbagai sumber harus
       dipergunakan dan hanya untuk menjalankan kegiatan Organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya
       hanya  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  Organisasi  ”Radio  Antar Penduduk Indonesia”.
2.    Untuk selanjutnya Kekayaan dan Aset Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  III
KODE ETIK

Pasal 7
KODE ETIK

Kode  Etik  merupakan  panduan  dan  tuntunan  bathin  bagi  setiap  anggota  Organisasi  Radio  Antar
Penduduk Indonesia dalam bersikap dan berprilaku, yang wajib ditaati dan dilaksanakan. a.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH
b.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR
c.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN
d.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB
e.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP

BAB  IV
KEANGGOTAAN

Pasal  8
ANGGOTA

Anggota  RAPI  adalah  Warga  Negara  Indonesia,  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan
Pemerintah dan Organisasi.

Pasal 9
IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA

-   Izin   Komunikasi   Radio   Antar   Penduduk   (IKRAP)   dikeluarkan/   diterbitkan   oleh   Pemerintah,
     Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemkominfo) cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
     Perlengkapan Pos dan Informatika (Ditjen SD.P.P.I).
-   Kartu Tanda Anggota (KTA), sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Pasal 10
GUGURNYA KEAGGOTAAN


1.   Meninggal dunia.
2.   Mengundurkan diri.
3.   Masa berlakunya IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk)  yang telah habis masa berlakunya
      dan tidak diperpanjang lagi.
4.   Diberhentikan

Pasal 11
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota  dapat  diberhentikan  keanggotaan  (dicabut  KTA)  oleh  Pengurus  Pusat  dan  atas  usulan, rekomendasi dari Institusi dibawahnya apabila :
1.   Melanggar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan Negara yang berlaku.
2.   Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
3.   Melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi “Radio
      Antar Penduduk Indonesia”,
4.   Mencemarkan   nama   baik Organisasi   “Radio   Antar   Penduduk   Indonesia”,   dan  merugikan
      Organisasi atau sesama anggota.
5.   Tata cara pemberhentian dan pembelaan anggota diatur didalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota  Organisasi  “Radio  Antar  Penduduk  Indonesia”  mempunyai  hak dan  kewajiban terhadap
Organisasi dan Negara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
SUSUNAN, HIRARKI, STRUKTUR DAN ATRIBUT   ORGANISASI

Pasal 13
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi secara bertingkat/ berjenjang terdiri atas:
1.    Organisasi RAPI tingkat Nasional disebut RAPI  Nasional
2.    Organisasi RAPI tingkat Provinsi disebut RAPI  Provinsi
3.    Organisasi RAPI tingkat Kab./Kota disebut RAPI  Kabupaten/Kota
4.    Organisasi RAPI tingkat Kecamatan/Distrik disebut RAPI  Kecamatan/ Distrik

Pasal 14
KEKUASAAN ORGANISASI


Kekuasaan organisasi terdiri atas :
1. Musyawarah Nasional
2. Pengurus Nasional
3. Musyawarah Provinsi
4. Pengurus Provinsi
5. Musyawarah Kabupaten/ Kota
6. Pengurus Kabupaten/ Kota

7. Musyawarah Kecamatan/ Distrik
8. Pengurus Kecamatan/ Distrik.

Pasal 15
HIRARKI  TATA  ATURAN

Hirarki Tata Aturan Organisasi merupakan jenjang, strata landasan aturan dalam pelaksanaan kegiatan
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
1.     Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2.     Keputusan Musyawarah
3.     Peraturan Organisasi
4.     Keputusan Rapat Kerja
5.     Keputusan Pengurus
Segala sesuatu yang menyangkut hirarki Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Organisasi selanjutnya disebut Pengurusterdiri dari  :
1.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DP2O) Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota /
      Kecamatan/Distrik
2.   Pengurus Nasional (PN),  Pengurus Provinsi (PP),  Pengurus Kabupaten, Kota (PK),  Pengurus
      Kecamatan/ Distrik (PKD)

Pasal 17
ATRIBUT Organisasi

1.   Atribut Organisasi  “Radio  Antar  Penduduk  Indonesia”  terdiri dari  Bendera,  Logo,  Lagu  Mars
      RAPI, Pakaian Seragam.
2.   Segala sesuatu yang menyangkut atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
MUSYAWARAH & RAPAT – RAPAT

Pasal  18
MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT Organisasi

Musyawarah Organisasi terdiri atas :
1.   Musyawarah   Nasional,   Musyawarah   Provinsi,   Musyawarah   Kabupaten/Kota   dan   Musyawarah
      Kecamatan/Distrik.
2.   Rapat-Rapat Organisasi terdiri atas :
      a.     Rapat Kerja. (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
      b.     Rapat Pimpinan Nasional
      c.     Rapat Paripurna Dewan Pengurus. (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik)
      d.    Rapat Dewan Pengurus. (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,Kecamatan/Distrik)
      e.     Rapat Koordinasi. (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3.   Segala sesuatu yang menyangkut musyawarah dan rapat-rapat Organisasi diatur lebih lanjut dalam
      Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 19
PEMBUBARAN  Organisasi

1.   Pembubaran Organisasi  RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional
      Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2.   Rencana Pembubaran Organisasi harus atas usulan tiga perempat (3/4) dari seluruh anggota tentang
      keinginan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
3.   Keputusan Pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk  Indonesia” hanya Sah apabila disetujui oleh
      2/3 dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut

BAB VIII
PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20
PENETAPAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Pusat di
Jakarta tanggal 2 Desember 1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal 25
Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor tanggal 29 Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005, Munas RAPI ke-6 di Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010, Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16 Juli 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB  I
MISI, KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI, KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 1
MISI ORGANISASI

Untuk mencapai Visi Organisasi, maka diperlukan kiat dan strategi tertentu yang tergabung dalam suatu
bentuk Misi Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
Misi Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah :
1.      Meningkatkan Kinerja Pengurus Organisasi
2.      Meningkatkan Sumber Daya Organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan
3.      Meningkatkan Validitas Organisasi secara struktural
4.      Meningkatkan Jaring Komunikasi Radio untuk Pengabdian Masyarakat
5.      Meningkatkan Peran Organisasi secara internal dan eksternal
6.      Meningkatkan Kemandirian, Profesionalisme dan Independensi Organisasi.

Pasal 2
KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI

1.   Kekayaan/Aset Organisasi adalah terdiri dari :
      a.   Uang pangkal anggota, yang disetor pada saat pengajuan ijin dan permohonan menjadi anggota
            Organisasi.
      b.   Iuran Anggota, yang disetor pada saat pengajuan permohonan ijin baru, pembaruan atau
            perpanjangan ijin
      c.   Kontribusi dari mitra kerja Organisasi "Radio Antar Penduduk Indonesia" d.   Sumbangan sukarela.
      e.   Inventaris, berupa barang-barang kesekretariatan, perlengkapan upacara, peralatan penunjang
            kegiatan, yang dibeli melalui uang kas Organisasi dan/ atau hibah dari donatur/ simpatisan Organisasi.
2.   Semua kekayaan organisasi RAPI harus dipergunakan dan hanya untuk menjalankan kegiatan organisasi
      serta membiayai kegiatan sosial lainnya dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3.   Kekayaan atau Aset Organisasi harus dibuat secara terperinci dan dilaporkan minimal 1(satu) kali dalam
      1(satu) periode kepengurusan kepada anggota dan institusi setingkat di atasnya secara berjenjang dan
      diakhir periode masa kepengurusan harus dilaporkan pada saat Laporan Kinerja Pengurus dan diserah-
      terimakan kepada pengurus yang baru terpilih secara lengkap, terperinci berserta barang-barang
      inventaris, disertai data potensi dan networking dibuktikan dengan Berita Acara Sertijab.

Pasal 3
KODE ETIK RAPI

1.   Kode Etik adalah suatu panduan untuk setiap anggota dalam menjalankan dan berperilaku pada tatanan
      organisasi:
      - Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH
        Anggota  RAPI  harus  Patuh  dan  Tertib  Menjalankan  Peraturan  Perundang-  undangan  yang
        berlaku, serta tata-aturan Organisasi.
     - Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;
       Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur
    - Anggota RAPI harus berjiwa  dan bersikap SANTUN;
      Anggota  RAPI  harus  berjiwa,  bersikap  Santun  dalam  bertindak  dan  berbicara  sopan  saat
      berkomunikasi
   - Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;
     Anggota  RAPI harus  Memiliki  jiwa dan  sikap  Tanggung Jawab  terhadap  Organisasi  dalam
     menjalankan roda Organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat.
   - Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;
     Anggota  RAPI  harus  memiliki  jiwa,  sikap  cepat  tanggap,  peka  dan  peduli  terhadap  situasi
     lingkungan sosial.
2.   Setiap  anggota  wajib  mematuhi  dan  menjalankan  Kode Etik Organisasi  “Radio  Antar  Penduduk
      Indonesia”
3.   Bagi anggota  yang terbukti ingkar atau tidak menjalani Kode Etik Organisasi “Radio Antar Penduduk
      Indonesia” dapat dikenakan Sanksi Organisasi.

Pasal 4
SANKSI ORGANISASI

1.   Bagi anggota yang tidak mematuhi, tidak menjalankan AD/ART dan Peraturan Perundang-undangan yang
      terkait Organisasi maka akan dikenakan sanksi Organisasi berupa :
      a.   Teguran – 1, Surat Peringatan  – 1
      b.   Teguran – 2, Surat Peringatan  – 2
      c.   Surat Pemberhentian keanggotaan.
2.   Berkenaan dengan ayat 1 (satu) di atas, setelah dilakukan rapat pengurus berdasarkan data-data yang
      akurat,  maka yang berhak mengeluarkan sanksi adalah sebagai berikut :
      a.   Apabila yang melanggar adalah anggota biasa (bukan pengurus Organisasi), maka rekomendasi sanksi
            dikeluarkan oleh institusi Organisasi tingkat Kecamatan/Distrik atau tingkat yang ada di provinsi
            tersebut.
      b.   Apabila yang melanggar adalah Pengurus pada salah satu tingkat institusi, maka rekomendasi sanksi
            dikeluarkan oleh institusi setingkat di atasnya.
      c.   Apabila yang melanggar adalah seorang Pengurus Pusat, maka sanksi dikeluarkan oleh DP2ON
            atas usulan Ketua Umum.
      d.   Apabila  yang  melanggar  adalah  seorang  anggota  DP2ON  atau  Ketua  Umum,  maka  sanksi
            dikeluarkan oleh  Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

BAB  II
KEANGGOTAAN

Pasal 5
KEANGGOTAAN

Keanggotaan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang menggunakan alat telekomunikasi khusus sebagai sarana Komunikasi Radio Antar Penduduk, dan telah memiliki IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota)

Pasal 6
PERSYARATAN ANGGOTA

1.   Mengajukan Permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, yang diterbitkan oleh Kementerian
      Kominfo cq. Ditjen Sumber Daya Dan Perlengkapan Pos Dan Informatika (SD.PPI).
2.   Setelah  Izin  Komunikasi  Radio  Antar  Penduduk  diterbitkan,  pemohon  menjadi  anggota  Organisasi
      “Radio   Antar   Penduduk   Indonesia”   sesuai   dengan   persyaratan   yang  ditetapkan   oleh
     Organisasi, selanjutnya akan diterbitkan  Kartu Tanda Anggota.
3.   Setiap anggota Organisasi hanya boleh mempunyai 1 (satu) tanda panggilan (call sign) dan berlaku
      diseluruh Indonesia.
4.   Penerbitan perizinan disesuaikan dengan domisili tetap pemohon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
      Penduduk (KTP).

Pasal 7
KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA beserta Nomor Induk Anggota disingkat NIA hanya diterbitkan oleh Pengurus Nasional dan ditandatangani oleh Ketua Umum.

Pasal 8
NOMOR INDUK ANGGOTA (NIA)

Nomor Induk Anggota (NIA)  yang juga menjadi bentuk barcode hanya diterbitkan oleh Pengurus
Nasional yang tertera didalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan  ketentuan sebagai berikut :
(Contoh : 33.03.11.003029)
1.   33 : ………… merupakan Kode Provinsi
2.   03 :…………. merupakan Kode Kabupaten / Kota
3.   11  :………….  merupakan  Kode Tahun  menjadi  anggota  (bila  ada database,  jika  tidak  ada,
      disesuaikan dengan tahun pencetakan)
4.   003029 :……. merupakan nomor urut nasional.

Pasal 9
GUGURNYA KEANGGOTAAN


1.   Meninggal dunia.
2.   Mengundurkan diri.

3.   Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi dalam    masa
      tenggang 1(satu) tahun.
4.   Diberhentikan.
5.   Tersangkut masalah hukum pidana.

Pasal 10
PERPANJANGAN IZIN DAN KTA

1.   Setiap anggota Radio Antar Penduduk Indonesia wajib memperpanjang IKRAP (Izin Komunikasi Radio
      Antar Penduduk), dan KTA (Kartu Tanda Anggota) 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
2.   Masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota) sama dengan masa berlaku IKRAP (Izin Komunikasi Radio
      Antar Penduduk) yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya.

BAB  III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11
HAK ANGGOTA

Setiap anggota Organisasi berhak untuk :
1.   Berperan aktif pada setiap kegiatan Organisasi.
2.   Berperan aktif dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus dengan menggunakan hak bicara dan hak
      suaranya.
3.   Mempunyai hak dipilih pada setiap musyawarah untuk menjadi pengurus
4.   Mempunyai hak memilih pada setiap musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik
5.   Mempunyai  hak  memilih  pada  musyawarah  kabupaten/  kota  dengan  mandat  dari
      PengurusKecamatan/Distrik untuk memilih   PengurusWilayah, demikian untuk seterusnya secara
      berjenjang.
6.   Ikut aktif mengawasi, memantau perkembangan Organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.

Pasal 12
KEWAJIBAN ANGGOTA

1.   Mentaati  dan  menjalankan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serta  peraturan  yang
      dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Organisasi.
2.   Mentaati persyaratan tehnik serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar
      Penduduk.
3.   Membayar retribusi perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Kartu Tanda Anggota.
4.   Mengikuti  program  pendidikan  dan pelatihan,  “Santiaji”  (Bimbingan  Organisasi)  serta  meningkatkan
      ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen Organisasi.
5.   Bersedia  menghadiri  Undangan  Rapat  atau  undangan  kegiatan  lainnya  yang  diselenggarakan  oleh
      Pengurusdan Dewan Pengawas serta Penasehat Organisasi.
6.   Menjunjung tinggi nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” dimanapun berada.
7.   Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas
      sebagai aset Nasional”.
8.   Turut serta dalam Operasi Penanggulangan pada fase Tanggap Darurat Bencana.

BAB  IV
HIRARKI TATA PERATURAN

Pasal 13
HIRARKI TATA PERATURAN

Hirarki merupakan suatu tingkatan secara berjenjang dalam tatanan Organisasi untuk dilaksanakan secara  Nasional.  Urutan  pada  jenjang  yang  di  bawah  tidak  dibenarkan  bertentangan  dengan  aturan  di atasnya.
1.   Hasil   Ketetapan   Musyawarah   Nasional/   Munaslub   yang   tercantum   dalam   Surat   Keputusan
      Musyawarah Nasional/ Munaslub.
2.   Peraturan  Organisasi  adalah  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  yang  keberadaannya
      merupakan penjabaran, penjelasan dari AD/ ART berlaku secara Nasional,  .
3.   Hasil Rapat Kerja Nasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Kerja Nasional.
4.   Hasil Rapat Pimpinan Nasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang
      mencakup pemecahan masalah organisasi, serta kebijakan yang bersifat mendesak.
5.   Surat Keputusan Pengurus Nasional, adalah merupakan suatu kebijakan Pengurus Nasional untuk hal- hal
      tertentu yang dicantumkan atau yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional.
6.   Hasil Keputusan Musyawarah Provinsi
7.   Hasil Keputusan Rapat Kerja Provinsi
8.   Surat Keputusan Pengurus Provinsi
9.   Hasil Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota
10. Hasil Keputusan Rapat Kerja Kabupaten/Kota
11. Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota
12. Surat Keputusan Pengurus Kecamatan/Distrik

BAB V
KEPENGURUSAN

Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi bersifat kolektif dengan latar belakang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang sekaligus menjadi Pembina Organisasi pada setiap tingkatan institusi. Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan Organisasi, sesuai dengan    Visi dan Misi dan Program Kerja Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Pasal 14
SUSUNAN PENGURUS NASIONAL

I.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON); paling sedikit 7 (tujuh) orang
       diupayakan terdiri dari berbagai unsur yang ahli dan berpengalaman dibidangnya,
II.    Dewan  Pengawas  dan  Penasehat  Organisasi  Nasional  (DP2ON);  bersifat  kolektif,  dalam  urusan
       administratif dibantu oleh Sekretaris Jenderal
III. Pengurus Nasional (Pengnas)
1.   Ketua Umum
2.   Ketua I membidangi Departemen Keorganisasian;
      (Manajemen  Organisasi,  Koordinasi    Antar    Provinsi,  Keanggotaan  dan  Sumber  Daya
      Manusia, Monitoring Evaluasi Organisasi).
3.   Ketua II membidangi Departemen Litbang;
      (Kajian Pengembangan, Regulasi dan Kepranataan, Inovasi Organisasi, Informatika dan
      Tehnologi).
4.   Ketua III membidangi Departemen Humas;
      (Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan,   Pemantauan Frekuensi, Publikasi dan
      Operasional kegiatan )
5.   Sekretaris Jenderal.
6.   Wakil Sekretaris Jenderal I
7.   Wakil Sekretaris Jenderal II
8.   Wakil Sekretaris Jenderal III
9.   Kepala Keuangan
10. Bendahara
11. Ka. Bidang Manajemen Organisasi
12. Ka. Bidang  Kordinasi Antar Provinsi
13. Ka. Bidang Keanggotaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
14. Ka. Bidang Monitoring dan Evaluasi Organisasi
15. Ka. Bidang Kajian dan Pengembangan
16. Ka. Bidang  Regulasi dan Kepranataan
17. Ka. Bidang Inovasi Organisasi
18. Ka.Bidang Informatika & Tehnologi
19. Ka. Bidang  Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan
20. Ka. Bidang  Pemantauan Spektrum Frekuensi
21. Ka. Bidang  Publikasi dan Operasional

Pasal 15
BADAN PELAKSANA

1.   Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pengurus dengan masa berlaku
      selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (sesuai kebutuhan), pembentukan dan pengangkatan Badan
      Pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat institusi.
2.   Badan Pelaksana bekerja secara profesional dan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus.
      Secara teknis Badan Pelaksana dibawah koordinasi Ketua II, III dan Sekretaris Jenderal, sesuai dengan
      urutan dibawah ini.
3.   Badan Pelaksana dapat berupa :
      a.   Badan Pelaksana Bidang Usaha
      b.   Badan Pelaksana Satuan Tugas
      c.   Badan Pelaksana Administrasi dan Kesekretariatan
      d.   Badan Pelaksana Advokasi & Hukum

Pasal 16
SUSUNAN PENGURUS PROVINSI

I.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP) : paling sedikit 5 (lima) orang yang
       terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.   Dewan  Pengawas  dan  Penasehat  Organisasi  Provinsi  (DP2OP)  bersifat  kolektif,  dalam  urusan
      administratif dibantu oleh Sekretariat Provinsi.
III.      Pengurus Provinsi (DPP) :
1.   Ketua
2.   Wakil Ketua I
3.   Wakil Ketua II
4.   Sekretaris
5.   Wakil Sekretaris
6.   Keuangan
7.   Ka.  Biro Manajemen Organisasi
8.   Ka. Biro Kordinasi antar Kabupaten/Kota
9.   Ka. Biro Personalia dan SDM
10. Ka. Biro Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11. Ka. Biro Kajian Dan Pengembangan
12. Ka. Biro Sosialisasi Regulasi
13. Ka. Biro Inovasi Organisasi
14. Ka. Biro Informasi dan Tehnologi
15. Ka. Biro  Hubungan Kerja Antar Institusi Provinsi dan Kemasyarakatan
16. Ka. Biro Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Provinsi
17. Ka. Biro Publikasi dan Operasional
Susunan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi  di  Provinsi masing-masing.

Pasal 17
SUSUNAN PENGURUS KABUPATEN/ KOTA

I.    Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK); paling sedikit 3 (tiga) orang
      yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK) bersifat kolektif, dalam urusan
      administratif dibantu oleh Sekretariat Kabupaten/Kota.
III.  Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) :
1.   Ketua
2.   Wakil Ketua I
3.   Wakil Ketua II
4.   Sekretaris
5.   Wakil Sekretaris
6.   Keuangan
7.   Ka. Bag. Manajemen Organisasi
8.   Ka. Bag. Kordinasi antar Kecamatan/Distrik
9.   Ka. Bag. Personalia dan SDM
10. Ka. Bag. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11. Ka. Bag. Kajian Dan Pengembangan
12. Ka. Bag.  Sosialisasi Regulasi
13. Ka. Bag. Inovasi Organisasi
14. Ka. Bag. Informasi dan Tehnologi
15. Ka. Bag.  Hubungan Kerja Antar Institusi Kab/Kota dan Kemasyarakatan
16. Ka. Bag. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kab/Kota
17. Ka. Bag. Publikasi dan Operasional Kab/Kota
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan  dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.

Pasal 18
SUSUNAN PENGURUS KECAMATAN/DISTRIK

I.    Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD); paling sedikit 2 (dua)
      orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD) bersifat kolektif, dalam
      urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Kecamatan/Distrik.
III.  Pengurus Kecamatan/Distrik (PKD) :
1.   Ketua
2.   Wakil Ketua
3.   Sekretaris
4.   Keuangan
5.   Ka. Sie. Manajemen Organisasi
6.   Ka. Sie. Kordinasi antar Anggota
7.   Ka. Sie. Personalia dan SDM
8.   Ka. Sie. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
9.   Ka. Sie. Kajian Dan Pengembangan
10. Ka. Sie.  Sosialisasi Regulasi
11. Ka. Sie. Inovasi Organisasi
12. Ka. Sie. Informasi
13. Ka. Sie.  Hubungan Kerja Antar Institusi Kecamatan/Distrik dan Kemasyarakatan
14. Ka. Sie. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kecamatan/Distrik
15. Ka. Sie. Publikasi dan Operasional Kecamatan/Distrik
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan  dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.
 :
Pasal 19
KRITERIA PENGURUS

1.   Persyaratan Umum Pengurus
      a.   Anggota RAPI aktif dalam kegiatan Organisasi.
      b.   Mampu dan mau menjadi Pengurus Organisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
      c.   Loyal dan bisa bekerjasama dengan sesama Pengurus, dan tidak menjadi pengurus organisasi sejenis.
      d.   Memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan
            Peraturan Perundang-undangan.
      e.   Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya.
      f.   Menandatangani pernyataan bersedia dan aktif menjadi Pengurus Organisasi.
      g.   Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban serta berkomitmen untuk memajukan Organisasi,
            berwawasan luas dan berpengalaman memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia
            (RAPI), serta tidak terlibat masalah hukum.
      h.   Memahami dan mematuhi Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait
           dengan Organisasi, serta Peraturan Organisasi RAPI.

2.     Kriteria Ketua Umum :
        a.   Memenuhi Persyaratan Umum sebagai Pengurus (sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 )
        b.   Bersedia untuk berdomisili tetap di Ibukota Negara dan sekitarnya selama periode
              kepengurusannya.
        c.   Pernah menjadi Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode
              kepengurusan.
       d.   Berwawasan Nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
       e.   Berusia minimal 40 tahun.
       f.    Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia
             (RAPI), sejalan dengan Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
       g.   Mempunyai pengalaman yang luas dalam lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia
             (RAPI) dan Mitra kerjanya.
       h.   Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
        i.   Dikenal dan diakui secara Nasional dalam perannya untuk membangun Organisasi Radio Antar
             Penduduk Indonesia (RAPI).

3.    Kriteria Ketua :
       a.   Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
       b.   Berdomisili  tetap  di  Ibukota Negara/Propinsi/Kabupaten/  Kota/  Kecamatan/Distrik  dan  atau
             sekitarnya.
       c.   Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu)
             periode kepengurusan.
      d.   Berusia minimal 35 tahun.
      e.   Bersedia berdomisili tetap di  Ibukota Negara/Ibukota Propinsi/Ibukota Kabupaten/Kota
            /Kecamatan/Distrik dan sekitarnya
      f.   Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia
           (RAPI), sejalan dengan Visi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
     g.   Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional,  dalam lingkup Organisasi Radio
           Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
     h.   Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)

4.     Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi :
        a.   Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
        b.   Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu)
              periode kepengurusan.
        c.   Berusia minimal 40 tahun.
        d.   Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang; Hukum /
              Ekonomi / Auditor / Tehnik / Manajemen / TNI / Polri atau Purnawirawan
        e.   Bersedia    hadir    untuk    melakukan    rapat    koordinasi    di    Ibukota    Republik
              Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik dalam rangka Pengawasan dan Pengarahan
              kepada Organisasi..
        f.   Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi RAPI, sejalan dengan Visi dan Misi
             Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
       g.   Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam lingkup Organisasi Radio
             Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
       h.   Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Provinsi, Kabupaten/Kota dan
            Kecamatan/Distrik tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersedian sumber daya
            manusia pada tingkat masing-masing institusi.
Bagi    Provinsi/Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan/Distrik    yang    belum    memungkinkan    jumlah anggotanya diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau kebijakan PengurusNasional.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 20
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI

1. Dewan    Pengawas     dan    Penasehat     Organisasi    (DP2O)    Nasional/Provinsi/Kabupaten-
    Kota/Kecamatan/Distrik memiliki wewenang untuk mengawasi, mengarahkan, dalam pencapaian Visi/Misi
    Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), jalannya Organisasi sesuai dengan AD/ART serta
    pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan keuangan Organisasi, pengurusan
    perijinan anggota, dan kegiatan Organisasi, serta memberikan nasehat dan pertimbangan di tingkat
    Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik.
2. Dalam menjalankan wewenang dan tugas Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi semua implikasi
    biaya yang ditimbulkan wajib dianggarkan dalam biaya operasional Organisasi sesuai dengan tingkat
    institusi masing-masing

Pasal 21
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1.   Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan Organisasi
      sehari-hari.
2.   Pengurus  wajib  membuat  rencana  kerja  dan  rencana  anggaran  biaya  dalam  pencapaian  Visi/Misi
     Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Pengurus setingkat di bawahnya, kecuali
Pengurus Kecamatan/Distrik langsung membina anggota

Pasal 22
TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1.   Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional
2.   Pengurus Provinsi, bertanggung jawab kepada Musyawarah Povinsi dan Pengurus Nasional.
3.   Pengurus  Kabupaten/Kota,  bertanggung  jawab  kepada  Musyawarah  Kabupaten/Kota  dan Pengurus
      Provinsi.
4.   Pengurus Kecamatan/Distrik, bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan/Distrik dan Pengurus
      Kabupaten/Kota.

BAB VI
MUSYAWARAH

Pasal 23
MUSYAWARAH NASIONAL

1.   Musyawarah Nasional merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi Radio
      Antar Penduduk Indonesia, selama tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.   Wewenang Musyawarah Nasional:
      a.   Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Nasional.
      b.   Membuat/Menetapkan/Mensahkan/Mengamandemen AD dan ART.
      c.   Menetapkan Program Kerja Nasional.
     d.   Memilih, menetapkan PengurusNasional serta Dewan Pengawas dan Penasehat Nasional.
3.  Penyelenggaraan :
     a.   Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
     b.   Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
     c.   Dihadiri  oleh  Pengurus  Provinsi  dengan  ketentuan  minimal  setengah  ditambah  satu  (½+1)
           jumlah Provinsi.
     d.   Keputusan  Musyawarah  Nasional  diupayakan  secara  musyawarah  untuk  mufakat,  bila  hal
           tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui oleh
           setengah ditambah satu (½ + 1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
     e.   Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa, hanya dapat
           diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan Provinsi.
4.  Peserta Musyawarah Nasional :
     a.   Utusan Provinsi 3 (tiga) orang,
     b.   Peninjau Provinsi 3 (tiga) orang. ( termasuk DP2OP)
     c.   Pengurus Nasional
     d.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.(DP2ON)
     e.   Undangan/ Nara Sumber
5. Hak dan Kewajiban peserta musyawarah,  diatur lebih lanjut didalam Peraturan Organisasi tentang
    Musyawarah Dan Rapat Kerja

Pasal 24
PERATURAN ORGANISASI

1.   Peraturan Organisasi merupakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, penjabaran dan penjelasan
      dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.   Peraturan  Organisasi  dapat  merupakan  inisiatif  dari  Pengurus  Nasional  dan  usulan  dari
      anggota/DewanPengurus tertentu, sesuai dengan kebutuhan Organisasi, dan dikaji serta diolah oleh
      Pengurus Nasional selanjutnya dijadikan draft Peraturan Organisasi untuk disahkan pada Rapat Kerja
      Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.
3.   Peraturan Organisasi wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi sesuai
      dengan  AD/ART  dan  sejalan  dengan  Visi/Misi  Radio  Antar  Penduduk  Indonesia,  serta  tidak
      bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Nasional.

Pasal 25
MUSYAWARAH PROVINSI

1.   Musyawarah Provinsi  merupakan  forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi pada
      tingkat Provinsi, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
      hirarki diatasnya.
2.   Wewenang Musyawarah Provinsi :
      a.   Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Provinsi.
      b.   Menetapkan Program Kerja Provinsi, yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional, sesuai
            dengan Visi/Misi Radio Antar Penduduk Indonesia
      c.   Memilih, menetapkan Pengurus Provinsi serta Dewan Pengawas dan Penasehat Provinsi
3.   Penyelenggaraan :
      a.   Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
      b.   Musyawarah Provinsi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
      c.   Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½ + 1) jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
      d.   Keputusan  Musyawarah  Provinsi  diupayakan  secara  musyawarah  untuk  mufakat,  bila  hal
            tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui
            setengah ditambah satu (½ + 1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
      e.   Musyawarah Provinsi dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Provinsi Luar Biasa, hanya dapat
           diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan
           Kabupaten/Kota.
4.    Peserta Musyawarah Provinsi :
       a.   Utusan Kab/Kota 3 (tiga) orang.
       b.   Peninjau Kab/Kota 3 (tiga) orang.(termasuk DP2OK)
       c.   Pengurus Provinsi.
       d.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.(DP2OP)
        e.   Pengurus Nasional. f.   Undangan.
5.     Bagi Provinsi yang belum memiliki institusiKabupaten/Kota, Peserta Musyawarah Provinsi adalah
        seluruh Anggota Provinsi

Pasal 26
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

1.   Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi
      Kabupaten/Kota, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
      hirarki diatasnya.
2.   Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota :
      a.   Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kabupaten/Kota.
      b.   Menetapkan  Program  Kerja  Kabupaten/Kota  yang  merupakan  penjabaran  Program  Kerja
            Provinsi.
      c.   Memilih  dan  menetapkan  Pengurus  Kabupaten/Kota  serta  Dewan  Pengawas  dan  Penasehat
            Kabupaten/Kota.
3.   Penyelenggaraan :
      a.   Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
      b.   Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
      c.   Dihadiri   oleh   minimal   setengah   ditambah   satu   (½+1)   jumlah   Dewan   Kepengurusan
            Kecamatan/Distrik.
      d.   Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal
            tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui
            setengah ditambah satu (½ + 1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
      e.   Musyawarah Kabupaten/Kota dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Kabupaten/Kota Luar
            Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah
            Kepengurusan Kecamatan/Distrik.
4.   Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota :
      a.   Utusan Pengurus Kecamatan/Distrik 3 (tiga) orang.
      b.   Peninjau tingkat Kecamatan/Distrik  3 (tiga) orang. (termasuk DP2OKD)
      c.   Pengurus Kabupaten/Kota.
     d.   Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota. (DP2OK)
      e.   Pengurus Provinsi. f.   Undangan.
5.    Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki institusi tingkat Kecamatan/Distrik, Peserta Musyawarah
       Kabupaten/Kota adalah seluruh Anggota di Kabupaten/Kota.

Pasal 27
MUSYAWARAH KECAMATAN/DISTRIK

1.   Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan
      Organisasi Kecamatan/Distrik, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
      berlaku serta hirarki diatasnya.
2.   Wewenang Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik :
       a.   Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kecamatan/Distrik.
       b.   Menetapkan Jadwal Kegiatan, yang merupakan penjabaran Program Kerja Kabupaten/Kota.
       c.   Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan/Distrik serta Dewan Pengawas dan Penasehat
             Kecamatan/Distrik.
3.   Penyelenggaraan :
      a.   Musyawarah     tingkat     Kecamatan/Distrik     diselenggarakan     oleh     Pengurus     tingkat
            Kecamatan/Distrik.
      b.   Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali, kecuali ada hal- hal
            khusus.
      c.   Dihadiri    oleh    minimal    setengah    ditambah    satu    (½+1)    jumlah    Anggota    tingkat
            Kecamatan/Distrik.
      d.   Keputusan  Musyawarah  tingkat  Kecamatan/Distrik  diupayakan  secara  musyawarah  untuk
            mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak,
            yaitu disetujui setengah ditambah satu (½ + 1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
      e.   Musyawarah tingkat  Kecamatan/Distrik dalam  keadaan khusus disebut Musyawarah tingkat
            Kecamatan/Distrik  Luar  Biasa,  hanya  dapat  diselenggarakan  atas  permintaan  minimal  dua
            pertiga (2/3) dari jumlah Anggota Kecamatan/Distrik.
4.   Peserta Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik  :
      a.   Seluruh Anggota tingkat Kecamatan/Distrik.
      b.   Pengurus Kecamatan/Distrik.
      c.   Dewan Pengawas & Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik.(DP2OKD)
      d.   Pengurus tingkat Kabupaten/Kota. e.   Undangan.

Pasal 28
MUSYAWARAH LUAR BIASA

1.   Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan khusus yang dianggap
      rumit dalam proses pengembangan Organisasi.
2.   Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan khusus untuk mengamandemen AD/ART atas
      permintaan dan persetujuan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan Provinsi
3.   Musyawarah      Luar      Biasa      diselenggarakan      apabila      Ketua      Umum/Ketua       Pengurus
      (Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik) berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
4.   Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dengan ketentuan :
      a.   Musyawarah  Kecamatan/Distrik  Luar  Biasa  diselenggarakan  apabila  diminta/diusulkan  dua
            pertiga (2/3) dari jumlah anggota.
      b.   Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/diusulkan dua pertiga
            (2/3) dari jumlah Kepengurusan Kecamatan/Distrik.
      c.   Musyawarah Provinsi Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/diusulkan dua pertiga (2/3)
            dari jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
      d.   Musyawarah Nasional Luar Biasa, diselenggarakan atas usulan dua pertiga (2/3) dari jumlah
            Kepengurusan Provinsi dan persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
5.   Ketentuan   mengenai   penyelenggaraan   Musyawarah   Luar   Biasa   tetap   mengacu   pada
      ketentuan Musyawarah sesuai tingkatan institusi Organisasi.

BAB VII
RAPAT-RAPAT

Pasal 29
RAPAT KERJA

Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan program kerja, dan menyusun rencana kerja kedepan dalam sisa waktu kepengurusan

Rapat-Rapat Organisasi terdiri dari :
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Pimpinan
3.   Rapat Paripurna
4.   Rapat Pengurus
5.   Rapat Kordinasi
6.   Rapat Panitia

Pasal 30
RAPAT KERJA NASIONAL

1.   Rapat Kerja Nasional diselenggarakan minimal satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
2.   Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
3.   Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
      a.   Pengurus Nasional.
      b.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
      c.   Pengurus Provinsi & Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
      d.   Undangan dan atau nara sumber.
      e.   Rapat Kerja Nasional berwenang melakukan Perencanaan atau evaluasi atas Program kerja Nasional
            serta menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi sesuai dengan perkembangan Organisasi.

Pasal 31
RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1.   Rapat    Pimpinan    Nasional    dilaksanakan    guna    memecahkan    permasalahan    Organisasi    atau
      mensosialisakan suatu kebijakan yang sifatnya cukup mendesak.
2.   Rapat Pimpinan Nasional dapat menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi yang dibutuhkan  sesuai
      dengan perkembangan Organisasi.
3.   Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan dihadiri
      Ketua Pengurus Provinsi atau yang diberi mandat.

Pasal 32
RAPAT KERJA POVINSI

1.   Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
2.   Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh :
      a.   Pengurus Provinsi.
      b.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
      c.   Pengurus Kabupaten/Kota .
      d.   Pengurus Nasional
      e.   Undangan dan atau nara sumber.

Pasal 33
RAPAT KERJA KABUPATEN/ KOTA

1.   Rapat Kerja Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
2.   Rapat Kerja Kabupaten/ Kota dihadiri oleh :
      a.   Pengurus Kabupaten/ Kota.
      b.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
      c.   Pengurus Kecamatan/Distrik .
      d.   Pengurus Provinsi
      e.   Undangan dan atau nara sumber.

Pasal 34
RAPAT PARIPURNA

1.   Rapat Paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi dan pelaksanaan program
      kerja.
2.   Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3.   Rapat Paripurna Nasional dihadiri oleh :
      a.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
      b.   Pengurus Nasional.
      c.   Pengurus Provinsi yang terkait dengan materi pokok rapat
4.   Rapat Paripurna Provinsi dihadiri oleh :
      a.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
      b.   Pengurus Provinsi.
      c.   Pengurus Nasional sebagai nara sumber.
5.   Rapat Paripurna Kabupaten/ Kota dihadiri oleh :
      a.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
      b.   Pengurus Kabupaten/ Kota.
      c.   Pengurus Provinsi sebagai nara sumber.
6.   Rapat Paripurna Kecamatan/Distrik dihadiri oleh :
      a.   Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik.
      b.   Pengurus Kecamatan/Distrik.
      c.   Pengurus Kabupaten/ Kota sebagai nara sumber.

Pasal 35
RAPAT PENGURUS

1.   Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi, rencana kerja dan laporan
      pelaksanaan kegiatan.
2.   Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3.   Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Umum/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota/
      Kecamatan/Distrik dan atau atas usul lebih dari dua Divisi Biro/ Bagian/ Seksi.

Pasal 36
RAPAT KOORDINASI

1.   Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Organisasi dan atau
      mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.
2.   Rapat Koordinasi merupakan rapat antara tingkat institusi yang berbeda baik secara vertikal maupun
      horizontal (misalnya Pengurus Nasional dengan Pengurus Provinsi tertentu), dan seterusnya secara
      berjenjang sesuai dengan tingkat institusi

Pasal 37
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Tata Tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.

Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.

BAB VIII
TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.   Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2.   Pada Rapat Pengurus dan Rapat Paripurna, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah
      untuk mufakat.
3.   Apabila  musyawarah  untuk  mufakat  tidak  dapat  dipenuhi  maka  pengambilan  keputusan  dilakukan
      dengan pemungutan suara terbanyak.
4.   Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan
      dalam surat keputusan.

BAB IX
PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 39
PEMILIHAN PENGURUS

1.   Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
2.   Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi; serta Pengurus.
3.   Pemilihan Ketua Umum Nasional/ Ketua Provinsi/ Ketua Kabupaten-Kota/ Ketua Kecamatan/Distrik
      dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi dilakukan secara langsung pada Musyawarah serta
      Penyusunan Pengurus dilakukan oleh Formatur.
4.   Tatacara pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada
      sidang musyawarah.
5.   Formatur   adalah   suatu   tim   yang   dibentuk   untuk   membantu   Ketua   Terpilih   dalam   menyusun
      kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan
      dan rekomendasi dari pengurus calon yang bersangkutan, terdiri atas :
      a.   Ketua Umum/ Ketua Terpilih.
      b.   Mewakili dari unsur
      c.   Beberapa orang peserta yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah.
6.   Jumlah Formatur harus berjumlah ganjil dan sebagai Mandataris Musyawarah, Hasil Kerja Formatur
      Tidak Dapat Diganggu Gugat.
7.   Penjelasan lengkap tertera pada PO Musyawarah

Pasal 40
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh Pengurus setingkat diatasnya.
1.   Pengurus  Kecamatan/Distrik  dan  Dewan  Pengawas  dan  Penasehat  Organisasi  Kecamatan/Distrik
      dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah Kecamatan/Distrik dan disahkan oleh Pengurus Kabupaten/
      Kota.
2.   Pengurus Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/ Kota dibentuk/
      ditetapkan melalui Musyawarah Kabupaten/ Kota dan disahkan oleh Pengurus Provinsi.
3.   Pengurus Provinsi dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi dibentuk/ ditetapkan melalui
      Musyawarah Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Nasional.
4.   Pengurus Nasional, Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional dibentuk/ ditetapkan melalui
      Surat Keputusan Musyawarah Nasional, untuk melengkapi susunan kepengurusan hasil kerja tim
      Formatur maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum terpilih yang merangkap ketua Formatur (bila
      memungkinkan diketahui oleh Pemerintah cq. Kementerian terkait).
5.   Selanjutnya yang dimaksud dengan ”disahkan” adalah berupa penerbitan Surat Keputusan dari Pengurus
      setingkat diatasnya, setelah mempelajari Berita Acara, Laporan  Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah,
      sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
6.   Dalam struktur Organisasi  ”Radio  Antar  Penduduk  Indonesia”  tidak  dibenarkan  jabatan  rangkap
      dan tidak dibenarkan menjabat sebagai pengurus organisasi sejenis.
7.   Dalam hal ”Demi Untuk Kepentingan Organisasi” seorang Ketua dipercaya untuk mengisi jabatan pada
      jenjang diatasnya, maka terhadap penggantian Ketua jenjang institusi tersebut harus dilakukan melalui
      Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 41
PEMBINAAN PENGURUS

1.   Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, maka dilakukan pembinaan,
      penertiban dan pengarahan secara berjenjang kebawah, sesuai dengan hirarki organisasi, sebagai berikut :
      a.   Pengurus Nasional membina Pengurus Provinsi,
      b.   Pengurus Provinsi membina Pengurus Kabupaten/Kota,
      c.   Pengurus Kabupaten/Kota membina Pengurus Kecamatan/Distrik, d.   Pengurus Kecamatan/Distrik
            membina Anggota.
      e.   Kepala Bidang pada Kepengurusan Nasional memberikan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan
            tugas  kepada  Biro  di  Kepengurusan  Provinsi,  demikian  seterusnya  secara berjenjang ke bawah
            sampai tingkat Kecamatan/Distrik.
2.   Untuk menunjang lancarnya pembinaan dan penertiban, maka setiap Pengurus secara berjenjang wajib
      membuat Laporan secara berkala yang meliputi perkembangan institusi, Kegiatan, keanggotaan dan
      perubahan/pergantian susunan Pengurus kepada institusi setingkat di atasnya.
3.   Bentuk atau format laporan yang akan dibuat oleh Pengurusakan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan
      Organisasi.

BAB X
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 42
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Untuk meningkatkan kinerja Organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
1.   Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus baik berupa pengisian jabatan
      lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam jabatan.
2.   Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk mendapatkan
      persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
3.   Susunan  Pengurus  hasil  Pergantian  PengurusAntar Waktu  hanyalah  Sah  setelah  Surat  Keputusan
      diterbitkan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
4.   Khusus      untuk      Penggantian      Ketua      Umum      dan/atau      Ketua      Pengurus      (Nasional/
      Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik) harus dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa.
5.   Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam
      Peraturan Organisasi.

BAB XI
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 43
PEMBEKUAN

1.   Pengurus dapat dibekukan oleh institusi setingkat di atasnya apabila secara nyata terbukti melanggar
      Peraturan Perundang-undangan, AD-ART dan Peraturan  Organisasi.
2.   Pembekuan Pengurus harus merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna  Pengurus setingkat di atasnya.
3.   Bila dipandang perlu, Pengurus yang bersangkutan dapat diundang untuk memberi penjelasan dan/atau
      pembelaan.
4.   Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan
      Organisasi.

Pasal 44
PEMBUBARAN

1.   Organisasi  ”Radio  Antar  Penduduk   Indonesia”  hanya  dapat  dibubarkan   berdasarkan  keputusan
      Musyawarah  Nasional  yang secara khusus  diadakan  untuk  maksud  itu  dan    harus atas  usulan  tiga
      perempat (3/4) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran.
2.   Musyawarah  Nasional  Luar  Biasa  untuk Pembubaran  Organisasi  ”Radio  Antar  Penduduk
      Indonesia” hanya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh Tiga  per  Empat (3/4) dari
      Kepengurusan Provinsi seluruh Indonesia.
3.   Keputusan pembubaran Organisasi  “Radio Antar Penduduk  Indonesia” harus disetujui oleh sekurang-
      kurangnya dua pertiga (2/3) dari para peserta Musyawarah  Nasional Luar Biasa yang Memiliki Hak
      Suara.
4.   Harta kekayaan dan aset Organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada institusi sosial.
5.   Segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tatacara  Pembubaran  Organisasi     “Radio  Antar  Penduduk
      Indonesia”  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
KEKAYAAN, ASSET DAN KEUANGAN

Pasal 45
KEUANGAN

1.   Modal awal pendirian terdiri dari : Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),   selain
      kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Organisasi terdiri dari :
      a.   Benda tidak bergerak. (berupa aset Organisasi).
      b.   Benda bergerak. (berupa aset Organisasi)
      c.   Dari iuran anggota dan sumber lainnya yang tidak mengikat
2.   Untuk mencapai Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, Pengurus wajib membuat rencana
      anggaran biaya pertahun dan sampai dengan akhir tahun anggaran periode kepengurusannya.
3.   Untuk merealisasikan ayat 1 di atas, maka Organisasi perlu mendapat sumber dana yang konkrit berupa
      iuran dari anggota maupun dari sumber lainnya.
4.   Seluruh  dana  yang  diperoleh  Organisasi  dari  berbagai  sumber  wajib  dimanfaatkan  hanya  untuk
      membiayai seluruh kegiatan Organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus
      termasuk upaya pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia.
5.   Segala bentuk penggunaan/pemakaian dana yang sudah diperoleh, Pengurus wajib membuat Laporan
      Pertanggung Jawaban Keuangannya dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada
      anggota dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi serta institusi setingkat di bawahnya, dengan
      tembusan kepada Pengurusinstitusi di atasnya Bentuk atau format dan tatacara penyampaian laporan
      keuangan yang akan dibuat oleh Pengurus dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 46
SUMBER DANA

1.   Uang  Pangkal  ditetapkan  dibebankan  kepada  calon  anggota  yang  dipungut  oleh  Pengurus,  besaran
      nominal ditetapkan dalam Peraturan Organisasi
2.   Iuran Anggota, ditetapkan sebesar Rp. 47.000,- per- tahun, dipungut sekaligus untuk masa berlakunya
      Izin/KTA (5 tahun) oleh Pengurus sejumlah Rp 235.000,-
3.   Alokasi penggunaan uang pangkal dan Iuran anggota ditetapkan  sebagai berikut :
      a.   Alokasi Kecamatan/Distrik                      : 35%
      b.   Alokasi Kabupaten/Kota                         : 30%
      c.   Alokasi Provinsi                                       : 20%    
      d.   Alokasi Nasional                                      : 15%
4.   Untuk pelaksanaan dan perkembangan organisasi sesuai tingkat institusi masing-masing, diperkenankan
      melakukan kontribusi tambahan yang diputuskan melalui Surat Keputusan hasil Rapat Kerja.
5.   Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan alokasi seperti tersebut pada ayat 3, atas nama
      Organisasi sesuai tingkatnya.
6.   Selain Uang Pangkal dan Iuran Anggota, sumber dana Organisasi diperoleh dari sumbangan sukarela,
      kontribusi Mitra Kerja Organisasi, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1.   Harta kekayaan Organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, uang dan surat berharga,
      dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
2.   Posisi keuangan dan asset Organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Paripurna.
3.   Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi Uang
      Pangkal dan Iuran Anggota.
4.   Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Mitra Kerja
      Organisasi, dan usaha-usaha lain  yang sah dan  tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan
      Organisasi.

BAB XIII
ATRIBUT

Pasal 48
LOGO

1.   Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2.   Bentuk dan ukuran : Oval telur dengan perbandingan ukuran 2 : 1.
3.   Warna : Warna dasar  berwarna Hijau Fluorecent dengan dikelilingi garis hitam.
4.   Tulisan  : Tulisan  ”RAPI”  diletakkan  pada  bagian  tengah  lingkaran.  Jenis  huruf adalah  Camaro yang
      dimodifikasi, berwarna hitam seperti yang telah dipatenkan.
5.   Logo telah didaftarkan ke Direktorat HAKI Kementerian Kumham

Pasal 49
BENDERA

1.   Bendera merupakan identitas Organisasi dengan Warna Dasar Bendera   adalah Putih dengan  Logo
      ”RAPI”  yang  sesuai  dengan  Pasal  48, diletakkan  secara  simetris  dan  proporsional  ditengah
      Bendera, dengan diberi Tulisan 2 (dua) baris, yaitu :
      a.   Tulisan  “RADIO  ANTAR PENDUDUK  INDONESIA”  yang  diletakkan  pada bagian  bawah
             logo, dengan jenis huruf ”Arial Black”.
       b.   Identitas  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  dan  Kecamatan/Distrik  dapat  diletakkan  di  bawah
             tulisan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA”.
2.   Bendera RAPI mempunyai dua bentuk yaitu :
      a.   Empat Persegi Panjang, dengan perbandingan   2 : 3  digunakan untuk Upacara.
      b.   Segitiga Samakaki, dengan perbandingan 4 : 3 digunakan untuk Stasiun Bergerak

Pasal 50
LAGU

Lagu resmi Organisasi adalah : “MARS RAPI”. Ciptaan : Didiek W. Soedjarwadi, JZ 11 AGY (sesuai dengan teks asli)

Pasal 51
PAKAIAN SERAGAM

1.   Pakaian Seragam Organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps, rasa percaya diri,
      dan mampu meningkatkan citra Organisasi. Penggunaan  Pakaian  Seragam  juga  mampu  meningkatkan
      rasa  persatuan  dan  kesatuan  serta  rasa kebersamaan sesama anggota. (tertera dalam PO)
2.   Seluruh anggota dan PengurusOrganisasi, wajib mematuhi dan mentaati   penggunaan atau pemakaian
      pakaian seragam, sesuai apa yang telah ditentukan.
3.   Pakaian Seragam terdiri atas :
      a.   Pakaian Seragam Harian ( PSH ) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi Organisasi dan yang
            bersifat operasional di lapangan
      b.   Pakaian  Seragam  Upacara  (  PSU  )  dengan  bentuk  safari  dipergunakan  oleh  Penguruspada
            kegiatan yang bersifat seremonial.
      c.   Segala  sesuatu  yang  menyangkut  Pakaian  Seragam,  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan
            Organisasi.
4.   Untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggan terhadap Organisasi, maka segala
       bentuk pakaian yang diluar dari ketentuan ayat 3 tersebut di atas, bukan merupakan seragam resmi
       Organisasi.
5.    Segala sesuatu yang berkaitan dengan warna dasar, model, bentuk dan letak pemasangan atribut Pakaian
       Seragam diatur dengan Peraturan Organisasi

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN, ATURAN PERALIHAN  DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52
ATURAN TAMBAHAN

1.   Hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Anggaran  Rumah  Tangga  ini,  akan  diatur  dan  ditetapkan
      kemudian dengan Peraturan Organisasi.
2.   Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi merupakan satu kesatuan yang
      tidak dapat dipisahkan.

Pasal 53
ATURAN PERALIHAN

Anggaran Rumah Tangga ini setelah disahkan pada acara Munaslub tahun 2011 di Yogyakarta,  maka berlaku  setelah  Keputusan Munaslub tahun 2011 ditandatangani Pimpinan dan Peserta Sidang Munaslub.
Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 54
PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1.   Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa  Radio Antar Penduduk
      Indonesia tahun 2011 di MMTC , Jl. Raya Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan amanat Munas VI,
       selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada
       Lembaran Berita Negara Republik Indonesia
2.   Anggaran Rumah Tangga RAPI untuk pertamakalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI
      Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember 1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di
      Solo tanggal 25 Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor tanggal 29
       Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar,
       tanggal 30 Januari 2000 dan Munas RAPI ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005.

Disahkan di  :Yogyakarta
Pada tanggal : 16 JULI 2011

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
PIMPINAN SIDANG
ANGGOTA              WK KETUA               K E T U A              SEKRETARIS           ANGGOTA









JZ…………………    JZ……………….      JZ…………………    JZ…………………   JZ………………..


MENGETAHUI DAN MENYETUJUI :




NO             RAPIDA                    N A M A                            JABATAN              TANDA TANGAN




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11





12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33