| BAB I KETENTUAN UMUM |
| Pasal 1 Pengertian |
| 1. Perkumpulan RAPI adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang komunikasi radio antar penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Berita-Negara R.I No. 45 Tahun 2008 - Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 1/8 - 2008 No. 62; sebagaimana telah diberikan Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-59.AH.01.06.Tahun 2008 Tanggal 18 Juni 2008; Pengesahan Akta Pendirian : Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia NPWP. 02.655.517.7-002.000 berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Eduard Avianta, SH.Sp.N, berkedudukan di Kabupaten Serang dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia. |
| 2. Badan Perkumpulan RAPI adalah susunan Perkumpulan yang tertata mengikuti jenjang administrasi pemerintahan R.I. dan oleh karena itu terdiri atas : Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Lokal. |
| 3. Pengurus RAPI adalah Anggota RAPI yang mendapat amanat anggota untuk mengurus dan memimpin kegiatan Perkumpulan RAPI. Amanat Anggota berupa : a. Terpilih melalui Musyawarah; b. Terpilih dan Dipercaya oleh Tim Formatur; c. Terpilih dan Dipercaya oleh Ketua (Umum) Terpilih; |
| 4. Pengurus Pusat adalah anggota yang dipercaya untuk mengurus dan memimpin kegiatan Perkumpulan RAPI secara nasional. |
| 5. Pengurus Daerah adalah anggota yang dipercaya untuk mengurus dan memimpin kegiatan Perkumpulan RAPI pada tingkat provinsi. |
| 6. Pengurus Wilayah adalah anggota yang dipercaya untuk mengurus dan memimpin kegiatan Perkumpulan RAPI pada tingkat kabupaten/ kota. |
| 7. Pengurus Lokal adalah anggota yang dipercaya untuk mengurus dan memimpin kegiatan Perkumpulan RAPI pada tingkat kecamatan dan/atau gabungan beberapa kecamatan. |
| 8. kebijakan nasional Perkumpulan RAPI. adalah upaya mewujudkan Visi dan Misi RAPI dalam bentuk penjabaran hasil musyawarah dan rapat kerja Perkumpulan RAPI. |
| 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan ideal cita dengan jangkauan jauh kedepan. |
| 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. |
| 11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. |
| 12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pengurus Pusat/ Daerah/ Wilayah/ Lokal untuk mencapai tujuan. |
| 13. Program kerja Perkumpulan adalah sekumpulan rencana kerja suatu jenjang atau Satuan Kerja. |
| 14. Pola Pembinaan Perkumpulan adalah Pedoman bagi Pengurus dalam mengelola program dan kegiatan sebagai rangkaian upaya mewujudkan Visi dan Misi RAPI pada berbagai jenjang. |
| 15. Anggota Perkumpulan RAPI adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Izin KRAP dan KTA, yang secara sadar melengkapi diri dan perangkat KRAP miliknya dan siap sedia membantu sesama ketika musibah melanda. |
| 16. Izin KRAP adalah adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio KRAP; |
| 17. KTA adalah KartuTanda Anggota Perkumpulan RAPI yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum. |
| 18. |
| BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP |
| Pasal 2 Maksud Maksud ditetapkannya Peraturan Perkumpulan tentang Pola Pembinaan Pengurus Perkumpulan adalah agar terwujud kesamaan visi, misi dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan Perkumpulan. |
| Pasal 3 Tujuan Tujuannya adalah 1. tertatanya pranata Perkumpulan yang menjadi pedoman bagi segenap jajaran Perkumpulan. 2. terwujudnya Perkumpulan yang mantap, mandiri dan sinergi. 3. terjalinnya rentang kendali Perkumpulan secara nasional. |
| Pasal 4 Sasaran Terwujudnya pemahaman pengurus, aktivis dan anggota tentang Pola Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI sehingga mampu menggerakkan peran Perkumpulan sebagai satu kesatuan dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| Pasal 5 Ruang Lingkup I. Ketentuan Umum II. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup III. Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI IV. Pembentukan Pengurus Perkumpulan Rapi V. Pergantian Pengurus Antar Waktu VI. Pelaksanaan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI VII. Pengendalian dan Pengawasaan VIII.Ketentuan Penutup |
| BAB III PEMBINAAN PENGURUS PERKUMPULAN RAPI |
| Pasal 6 Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan agar setiap institusi dapat mendukung pelaksanaan Program Kerja Hasil Musyawarah dan menggerakkan kegiatan perkumpulan sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| Pasal 7 Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan meliputi : a. Pencermatan Job Description (pembagian tugas dan tanggung jawab) fungsionaris; b. Pencermatan atas terselenggaranya Rapat-rapat Pengurus (Rapat Kerja, Rapat Paripurna, dan Rapat Koordinasi); c. Pencermatan atas terselenggaranya Laporan Perkumpulan (Laporan Kegiatan, Laporan Berkala, dan Laporan Tahunan); d. Pencermatan atas terselenggaranya proses Izin KRAP dan KTA. e. Pencermatan atas terselenggaranya Supervisi dan Pembinaan Pengurus setingkat di bawahnya; f. Pencermatan atas terselenggaranya langkah strategis tindak lanjut Kesepakatan Kerjasama dan Kerja Sama Operasional dengan Mitra Kerja; g. Pencermatan atas terselenggaranya Jaring Komunikasi Info Dini dan Tanggap Darurat Bencana; h. Pencermatan atas terselenggaranya pembinaan Satgaskom RAPI; i. Pencermatan atas terselenggaranya pembinaan Anggota; |
| Pasal 8 Monitoring kegiatan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan melalui : a. pencermatan atas laporan kegiatan; b. pencermatan atas Laporan Berkala dan Laboran Tahunan; c. pengamatan atas perkembangan secara berkala; |
| BAB IV PEMBENTUKAN PENGURUS PERKUMPULAN RAPI |
| Pasal 9 Pembentukan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan secara berjenjang. |
| Pasal 10 Pengurus Perkumpulan RAPI terdiri atas : a. Pengurus Perkumpulan; b. Dewan Pertimbangan dan Penasehat Pengurus Perkumpulan; |
| Pasal 10 Pembentukan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan oleh : c. Pengurus Pusat membentuk Pengurus Daerah; d. Pengurus Daerah membentuk Pengurus Wilayah; e. Pengurus Wilayah membentuk Pengurus Lokal; |
| Pasal 11 Kriteria Pengurus 1. Persyaratan Umum Pengurus : a. Anggota RAPI aktif dalam kegiatan perkumpulan. b. Mampu dan mau menjadi Pengurus Perkumpulan serta siap bertanggung jawab atas jabatannya. c. Loyal dan bisa bekerjasama dengan sesama Pengurus, dan tidak menjadi pengurus organisasi sejenis. d. Memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. e. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya. f. Menandatangani pernyataan bersedia dan aktif menjadi Pengurus Perkumpulan. g. Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban serta berkomitmen untuk memajukan perkumpulan, berwawasan luas dan berpengalaman memimpin Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta tidak terlibat masalah hukum. h. Memahami dan mematuhi Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan perkumpulan, serta Peraturan Perkumpulan RAPI. |
| 2. Kriteria Ketua Umum : a. Memenuhi Persyaratan Umum sebagai Pengurus b. Bersedia untuk berdomisili tetap di Ibukota Negara dan sekitarnya selama periode kepengurusannya. c. Pernah menjadi Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan. d. Berwawasan Nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan. e. Berusia minimal 40 tahun. f. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). g. Mempunyai pengalaman yang luas dalam lingkup Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya. h. Berpengalaman dalam memimpin Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). i. Dikenal dan diakui secara Nasional dalam perannya untuk membangun Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). |
| 3. Kriteria Ketua : a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus. b. Berdomisili tetap di Ibukota Negara/Propinsi/Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan atau sekitarnya. c. Pernah menjadi Pengurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan. d. Berusia minimal 35 tahun. e. Bersedia berdomisili tetap di Ibukota Negara/Ibukota Propinsi/Ibukota Kabupaten-Kota/Kecamatan dan sekitarnya f. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). g. Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam lingkup Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya. h. Berpengalaman dalam memimpin Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) |
| 4. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Perkumpulan : a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus. b. Berdomisili tetap di Ibukota Negara/Ibukota Propinsi/Ibukota Kabupaten-Kota/Kecamatan dan sekitarnya. c. Pernah menjadi Pengurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan. d. Berusia minimal 40 tahun. e. Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang; Hukum / Ekonomi / Auditor / Tehnik / Manajemen / TNI / Polri atau Purnawirawan f. Bersedia/berkenan hadir untuk melakukan rapat koordinasi di Ibukota Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dalam rangka Pengawasan dan Pengarahan kepada Perkumpulan.. g. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Perkumpulan RAPI, sejalan dengan Visi dan Misi Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). h. Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam lingkup Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya. i. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Perkumpulan, untuk Provinsi, Ka bupaten/Kota dan Kecamatan tertentu dapat menyesuaikan pada kemam puan dan ketersedian sumber daya manusia pada tingkat masing-masing. |
| BAB V PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU |
| Pasal 12 1. Untuk peningkatan kinerja Pengurus Perkumpulan RAPI dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu. 2. Pergantian Pengurus Antar Waktu adalah upaya peningkatan kinerja Perkumpulan RAPI yang menuntut adanya penggantian, dan penambahan personil dalam masa bakti kepengurusan yang semata-mata untuk kepentingan berjalannya roda organisasi, yang diusulkan kepada tingkatan kepengurusan setingkat di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dengan penerbitan Surat Keputusan. |
| Pasal 13 Pergantian Pengurus Antar Waktu dilakukan berupa : a. Promosi jabatan; b. Mutasi internal; c. Pergantian personil; d. penambahan personil; |
| Pasal 14 Promosi Jabatan a. Promosi jabatan, baik berupa promosi untuk mengisi jabatan pada jenjang di atasnya, maupun karena mendapat kepercayaan musyawarah untuk memimpin kepengurusan pada jenjang tertentu; b. Dalam hal personil yang mendapat promosi jabatan adalah Ketua, maka Pergantian Pengurus Antar Waktu seyogianya dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa; |
| Pasal 15 Mutasi internal a. Mutasi internal adalah rotasi internal yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja kepengurusan. b. Pada Mutasi Internal, jabatan lowong diutamakan diisi oleh fungsionaris yang ada, tanpa mengurangi hak anggota yang memenuhi syarat; |
| Pasal 16 Pergantian Personil Pergantian Personil dilaksanakan akibat terjadinya promosi jabatan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. |
| Pasal 17 Penambahan Personil Penambahan Personil dilakukan untuk meningkatkan kinerja kepengurusan dengan memanfaatkan potensi anggota. |
| Pasal 18 Jabatan Rangkap 1. Dalam kepengurusan Perkumpulan RAPI tidak dibenarkan adanya Jabatan Rangkap. 2. Dalam hal terjadi promosi jabatan karena Hasil Musyawarah dan/atau Hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu, maka pengisian jabatan lowong, mengikuti Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu. |
| Pasal 19 Pembekuan Pengurus 1. Pembekuan Pengurus Perkumpulan RAPI dapat dilakukan apabila : a. Secara nyata melanggar AD-ART dan Peraturan Perkumpulan RAPI; b. Secara nyata potensi perkumpulan tidak memungkinkan untuk tetap dipertahankannya kepengurusan pada lingkungan tersebut. c. Secara nyata kepengurusan tersebut tidak melaksanakan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya; 2. Tata cara Pembekuan Pengurus Perkumpulan RAPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan tentang Sanksi Organisasi dan Tata cara Pembelaan. |
| Pasal 20 Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu a. Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus/Rapat Khusus dan hasilnya harus dilaporkan kepada jenjang setingkat di atasnya untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. b. Laporan Hasil Rapat tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu tersebut harus disertai Risalah dan resume rapat, serta daftar hadir rapat. c. Susunan Pengurus hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu baru dinyatakan Sah berlaku setelah mendapat Surat Keputusan Pengukuhan/pengesahan dari Pengurus setingkat di atasnya. |
| BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGURUS PERKUMPULAN RAPI |
| Pasal 21 Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan secara terus menerus guna memantapkan eksistensi perkumpulan pada jenjang tersebut. |
| Pasal 22 Pelaksanaan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI : a. Petunjuk dan Bimbingan dari Pengurus setingkat di atasnya; b. Supervisi dari Bidang Tugas setingkat di atasnya; c. Supervisi pada saat menjelang Musyawarah dan rapat Kerja; d. Forum Dialog dan Sarasehan Pengurus; e. Kordinasi Antar Daerah, Antar Wilayah dan/atau Antar Lokal; f. Booklet. Leaflet dan Famplet; g. Optimalisasi Sarana IT; |
| BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN PENGURUS PERKUMPULAN RAPI |
| Pasal 23 Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI dilaksanakan secara berjenjang dengan penuh tanggung jawab. |
| Pasal 24 a. Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI; b. Pengurus Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI di Daerahnya dan melaporkannya kepada Pengurus Pusat RAPI; c. Pengurus Wilayah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI di Wilayahnya dan melaporkannya kepada Pengurus Pusat RAPI melalui Pengurus Daerahnya; |
| Pasal 25 Supervisi dan fasilitasi Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang sampai kepada Pengurus Pusat RAPI; |
| BAB VIII KETENTUAN PENUTUP |
| Pasal 26 Pola Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya setelah mendapat saran dan pertimbangan dari peserta Rakernas ke-VI Perkumpulan RAPI di Jogyakarta, 2011. |
| Pasal 27 Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah dapat membuat turunan Pola Pembinaan Pengurus Perkumpulan RAPI dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis yang berlaku untuk lingkungannya, dengan ketentuan bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis tersebut baru dapat diterapkan secara resmi setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Pengurus Pusat RAPI. |
| Ditetapkan di | : | Jakarta |
| Pada tanggal | : | ... Mei 2011 |
| PENGURUS PUSAT RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA | |
| | |
| Ketua Umum, H. Dharma Udaya Nasution JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007 | Sekretaris Umum, Kemas Benyamin JZ 09 ECI / NIA. 09.04.00194 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar